Format Kota Bima Desak Produk Mk Dievaluasi

TNC. Kasus penangkapan ketua MK Akil Mochtar, menarik perhatian masyarakat Kota Bima. Forum Masyarakat Kelurahan Kota Bima (Format) ikut bersuara atas kasus ini. Sunardi, Ketua Format berharap semua produk MK selama dipimpin Akil Mochtar sebaiknya dievaluasi. “dengan adanya penangkapan ini, semua produk MK selama diketuai oleh Akil perlu dievaluasi” ungkap caleg PPP ini Sabtu (7/10) kemarin. 

Sunardi berharap, DPR RI bisa melakukan intervensi dan bergerak aktif untuk menyurati KY agar melakukan evaluasi terhadap semua produk MK yang diketuai oleh Akil Mochtar. “Format Kota Bima mendesak produk MK selama periode Akil dievaluasi ulang. Termasuk pilkada Kota Bima” ujarnya tegas.

Berdasarkan hasil putusan MK terkait pilkada Kota Bima beberapa waktu lalu. MK menolak permohonan pemohon. Tidak puas dengan hasil putusan MK, pemohon membentuk Forum Penyelamat Konstitusi (FPK) yang terdiri dari berbagai elemen. 

Terbaru, kasus pilkada Kota Bima sudah masuk ke persidangan di PTUN Surabaya. Sunardi mengaku optimis jika PTUN akan mengabulkan permohonan pemohon. “informasi yang saya dapat, tanggal 10 ini akan diputuskan, saya optimis permohonan kami diterima” ungkap anggota tim sukses Fersi ini. 

Rasa optimisme ayah 3 anak ini cukup beralasan, beliau mengaku dalam Undang-undang sudah jelas bahwa walikota dan wakil walikota tidak boleh memiliki ikatan saudara. Seperti diketahui bersama, Walikota terpilih HM. Qurais H. Abidin dan wakilnya H.A. Rahman H. Abidin merupakan saudara seayah dan lain ibu. Hal inilah yang menjadi sumber permasalahan yang digugat ke MK dan sekarang bergulir ke PTUN. 

“di Indonesia ini, Cuma di Kota Bima yang Walikota dan Wakil walikotanya dipimpin oleh Adik dan Kakak” ungkapnya. “sudah jelas di Undang-undang, sudah tidak ada celah lagi PTUN untuk tidak mengabulkan gugatan kami. Jika PTUN mengabulkan permohonan kami, tidak ada kata lain, Pemilu ulang.!” Lanjutnya tegas. alimin