Pemetaan Partisipatif Senjata Melawan Eksploitasi Lahan

TNC. Dalam perencanaan penganggaran, musrenbang merupakan langkah pertama dan paling mudah untuk masyarakat menyuarakan aspirasi dan perencanaan yang mereka miliki. Walau begitu, aspirasi warga kadang digantikan oleh aspirasi dari birokrat dan juga kepentingan politik dari penguasa. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Dewa, salah seorang narasumber dalam Lokalatih ECV dan Pemetaan partisipatif yang dilaksanakan di Dompu 19-23 November 2013. “aspirasi warga dikurangi karena adanya kepentingan politik dari bupati/walikota” ungkap pria berkacamata ini.

Dewa mengungkapkan, dalam melakukan advokasi terkait peta kawasan, perlu juga masyarakat mengetahui dibagian mana masyarakat harus mengawal aspirasi mereka. Masyarakat penting mengetahui siklus penganggaran, karena pemilik modal, akan menggunakan segala upaya untuk dapat memuluskan jalan agar usaha mereka bisa berkembang dan berjalan di daerah yang mereka inginkan.

“pemilik modal akan mempengaruhi kebijakan pemerintah demi memuluskan kepentingan mereka” ungkap Kasmita Widodo. Pemilik modal sudah jauh hari menyiapkan strategi untuk mengolah sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Kebijakan pemerintahpun mereka bisa atur demi memuluskan jalan mereka untuk mengeksploitasi kekayaan alam.

“masyarakat harus punya konsep tandingan” ungkapnya. Untuk melawan kekuatan pemilik modal, masyarakat harus punya kesadaran untuk membangun kekuatan melawan pemodal yang hanya semata-mata untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang mereka miliki.

“jika pemilik lahan atau masyarakat menolak, pemodal tidak akan bisa melakukan penambangan atau eksploitasi di lahan tersebut” ungkapnya.