TNC. Pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sudah resmi disahkan oleh DPRD Kabupaten Bima. Dalam item penganggaran yang tertuang dalam RAPBD, tercantum pos anggaran untuk pengadaan mobil dinas kepala daerah 1 M. Namun anggaran tersebut dicoret dan dialihkan untuk biaya perjalan anggota DPRD ke luar daerah. Item ini menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat.
Setelah dibahas oleh Legislatif, Anggaran untuk pengadaan mobil dinas kepala daerah sebesar 1 M resmi dicoret, namun yang menjadi perbincangan sekarang bukan lagi masalah pengadaan mobil dinas, namun pos anggaran untuk mobil dinas tersebut dialihkan untuk biaya perjalanan dinas keluar daerah bagi anggota legislatif. Inilah yang menjadi sorotan masyarakat terutama LSM yang konsen bergerak di advokasi anggaran.
SOLUD (Solidaritas Untuk Demokrasi) sebagai salah satu LSM yang ada di Kabupaten Bima yang konsen bergerak di bidang advokasi anggaran dan juga pelayanan sipil mengatakan bahwa itu sama saja tidak berpihak dengan keinginan masyarakat.
Ditemui Dikantor SOLUD, Hairus Anas, Koordinator program SOLUD mengaku anggaran yang cukup besar untuk perjalanan dinas tersebut sangat sia-sia, karena selama ini perjalanan dinas itu hanya digunakan sebagai ajang untuk jalan-jalan tanpa ada hasil yang cukup signifikan. "selama ini perjalanan dinas hanya untuk jalan-jalan tanpa ada hasil yang memuaskan, kalaupun ada itu hanya sangat sedikit" ungkapnya.
Jika dibandingkan dengan pos penganggaran untuk penanganan gizi buruk, itu sangat tidak seimbang. Pos anggaran mobil dinas kepala daerah dihilangkan, harapan masyarakat anggaran itu bisa dialokasikan untuk pelayanan publik, namun ternyata itu malah dialihkan ke biaya perjalanan dinas. "jika anggaran itu dialihkan untuk penanganan gizi buruk itu jauh lebih baik" jelasnya.
Seperti diketahui bersama, Anggaran untuk perjalan dinas anggota dewan sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 3.571.695.000 naik menjadi Rp. 4.571.695.000 atau naik sebesar 28%. alimin
Setelah dibahas oleh Legislatif, Anggaran untuk pengadaan mobil dinas kepala daerah sebesar 1 M resmi dicoret, namun yang menjadi perbincangan sekarang bukan lagi masalah pengadaan mobil dinas, namun pos anggaran untuk mobil dinas tersebut dialihkan untuk biaya perjalanan dinas keluar daerah bagi anggota legislatif. Inilah yang menjadi sorotan masyarakat terutama LSM yang konsen bergerak di advokasi anggaran.
SOLUD (Solidaritas Untuk Demokrasi) sebagai salah satu LSM yang ada di Kabupaten Bima yang konsen bergerak di bidang advokasi anggaran dan juga pelayanan sipil mengatakan bahwa itu sama saja tidak berpihak dengan keinginan masyarakat.
Ditemui Dikantor SOLUD, Hairus Anas, Koordinator program SOLUD mengaku anggaran yang cukup besar untuk perjalanan dinas tersebut sangat sia-sia, karena selama ini perjalanan dinas itu hanya digunakan sebagai ajang untuk jalan-jalan tanpa ada hasil yang cukup signifikan. "selama ini perjalanan dinas hanya untuk jalan-jalan tanpa ada hasil yang memuaskan, kalaupun ada itu hanya sangat sedikit" ungkapnya.
Jika dibandingkan dengan pos penganggaran untuk penanganan gizi buruk, itu sangat tidak seimbang. Pos anggaran mobil dinas kepala daerah dihilangkan, harapan masyarakat anggaran itu bisa dialokasikan untuk pelayanan publik, namun ternyata itu malah dialihkan ke biaya perjalanan dinas. "jika anggaran itu dialihkan untuk penanganan gizi buruk itu jauh lebih baik" jelasnya.
Seperti diketahui bersama, Anggaran untuk perjalan dinas anggota dewan sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 3.571.695.000 naik menjadi Rp. 4.571.695.000 atau naik sebesar 28%. alimin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar