Operator Sekolah Perlu Perhatian Pemerintah

KM TNC. Sejak diterapkannya sistem pendataan satu pintu oleh pemerintah pusat, kehadiran operator sekolah sangat diperlukan. Betapa tidak, pendataan yang hampir tiap bulan selalu mengupdate data dan selalu ada mengharuskan setiap sekolah memiliki operator khusus untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan pendataan tersebut. Sebut saja, Dapodik, Dapodikmen dan Padamu Negeri salah satu contoh sistem pendataan yang sangat vital bagi Sekolah dan terutama PTK (pendidik dan tenaga kependidikan).

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari sistem pendataan yang berbasis online tersebut adalah seluruh hal yang berkaitan dengan kebijakan terhadap PTK juga dilaksanakan melalui sistem tersebut. Sebut saja diantaranya Sertifikasi Guru. Guru yang dinyatakan berhak untuk menerima sertifikasi disesuaikan melalui kecocokan data yang diisi pada sistem. Jika terdapat satu saja data yang tidak sesuai maka sertifikasi guru tidak dapat dicairkan. Hal tersebut tentunya sangat merugikan guru yang bersangkutan.

Untuk itulah, operator sekolah sebagai penjaga gawangnya harus memastikan bahwa setiap data yang diisikan benar dan tervalidasi dengan baik oleh sistem. Namun, belakangan timbul masalah lainnya, yaitu adanya kesenjangan antara Guru dan Operator Sekolah dan sebagian sekolah menganggap remeh tugas Operator. Berdasarkan pengamatan saya terhadap beberapa group operator sekolah ataupun ketika saya berkumpul dengan teman-teman operator sekolah, mereka tampaknya mulai mengeluhkan tugas yang diemban oleh mereka karena dinilai terlalu banyak dan berat. Di sisi lain, kesejahteraan para operator sekolah juga tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan.

Belakangan pula muncul wacana untuk menuntut agar kesejahteraan para operator sekolah diperhatikan minimal mendapatkan tunjangan dengan bentuk apapun ataupun disamakan dengan guru sertifikasi. Hal tersebut dinilai wajar mengingat memang tugas operator sekolah terbilang tidak mudah. Namun, tuntutan agar kesejahteraan operator sekolah menjadi lebih baik tampaknya tak kunjung tiba. Dalam rancangan anggaran belanja dalam dana BOS tertuang biaya pengentrian data namun itu masih jauh dari harapan karena masing-masing sekolah tidak ada kepastian dan transparan, namun langkah lain yang dilakukan oleh beberapa sekolah adalah dengan meminta guru yang mendapatkan dan telah cair sertifikasinya untuk memberikan sejumlah uang kepada operator sekolah atas jasanya yang telah menginput data PTK yang bersangkutan. Hal tersebut wajar saja. Itupun, uang yang diterima guru juga tidak sedikit, berbagi kepada operator sekolah juga tidak masalah, namun langkah tersebut tidak semua berjalan sesuai keinginan karena masih banyak guru yang tidak peduli bahkan para operator tersebut dianggap sebagai tugasnya dan sebelah mata.

Akhirnya, mari kita sama-sama saling menghargai baik guru dan operator sekolah. Ketahuilah, guru dan operator sekolah sama-sama membutuhkan. Pada akhirnya, kembali kepada pribadi kita masing-masing bagaimana harus menyikapinya. Jayalah pendidikan Indonesia. Alamsyah